Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999, Undang-undang ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (UU ini sebagai pengganti dari UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi) yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara pada khususnya serta  masyarakat pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah :

-        Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

-        Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a.      Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

b.      Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Adapun yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3).

Penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (sesuai dengan Pasal 2 ayat 1).

Tindak pidana korupsi  dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang  ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. (sesuai dengan Pasal 4) Yang berbunyi sebagai berikut :

-        Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Maksudnya dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor  yang meringankan pidananya. Dalam Undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana, hal ini tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1971. Undang-undang ini dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan  ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara (sesuai dengan Pasal 18).

            Sedangkan pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini adalah antara lain orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan Pasal 1 ayat 2).

            Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI, sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

            Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia (sesuai Pasal 29 tentang Rahasia Bank).

Undang-undang ini juga mengatur menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. (sesuai dengan pasal 28 dan Pasal 37).

            Sedangkan peran serta masyarakat dalam undang-undang ini juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan setinggi-tingginya oleh Pemerintah. (sesuai dengan Pasal 41 UU ini dan Pasal 102, 103 KUHP).

            Dari uraian tersebut di atas maka dengan ini untuk mencapai tujuan lebih efektif sebagai wahana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang No.31 Tahun 1999 ini dilengkapi berbagai macam ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	ANCAMAN	UU 3/71	UU 31/99	PASAL
				UU 3/71	UU 31/99
1	2	3	4	5	6
1	Ancaman pidana maksimal.	-   Seumur hidup	-   Pidana mati	-   Psl.28, 29, 30, 31, 32	-   Psl.2 (2)
		-   Atau Pidana Penjara 20 th
2	Ancaman pidana minimum	-   Tidak ada ancaman pidana minimum	-   Ada Ancaman Pidana Minimum	-   Psl.28, 29, 30, 31	-   Psl.2 (1) 3,5,6,7,8, 10, 11,12
3	Ancaman Pidana Denda Maksimum	-   Maksimal Rp.30 juta	-   Maksimal 1 Milyar	-   Psl.28	-   Psl.2 (1)
4	Ancaman Pidana Denda Minimum	-   Tidak ada ancaman	-   Ada ancaman	-   Psl.28, 29,30,31	-   Psl.2 (1) 3, 5,7,8,10,11,12
5	Ancaman Pidana Tambahan/Pengganti	Tidak ada sanksi	-  Ada sanksi	-  Psl.34 C	-   18 (3)

           

            Dari uraian tersebut di atas tampak dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya dari pada undang-undang No.3 Tahun 1971, baik dari segi normatif maupun dari segi sanksinya. Di samping mengandung banyak kelebihan, ternyata dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 terdapat pula kekurangan-kekurangan yang sebagai undang-undang yang baru menggantikan undang-undang No. 3 Tahun 1971, di mana pembuat undang-undang yang baru tidak melengkapi dengan aturan peralihan. Hal ini berbeda pada waktu UU  No. 3 Tahun 1971 menggantikan UU No. 24 Prp Tahun 1960.  Pembuat Undang-undang mencantumkan Pasal 36 (UU 3 Tahun 1971) sebagai Aturan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut :

Terhadap segala tindak pidana korupsi yang telah dilakukan saat UU  Ini berlaku, tetapi diperiksa dan diadili setelah  UU ini berlaku, maka diberlakukan UU yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

            Peranan Aturan Peralihan adalah mengatur keadaan yang terjadi, namun belum dituntaskan penanganannya hingga lahirnya UU Baru. Tidak dilengkapinya UU No.31 Tahun 1999 dengan Aturan Peralihan , terkesan  telah terjadi kekosongan hukum sehingga tidak mustahil menimbulkan suatu pertanyaan dasar hukum yang akan bisa dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus perbuatan korupsi dalam era UU 3 Tahun 1971, namun penanganannya pada era UU No. 31 Tahun 1999.

Sedangkan dalam Pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan :

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tetapi dalam Pasal 45 UU No.31 Tahun 1999 menyatakan :

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

            Maka dari uraian tersebut di atas, secara sepintas nampak kesan UU No. 3 Tahun 1971 tidak bisa digunakan lagi sejak tanggal diundangkannya UU 31 Tahun 1999, yaitu tanggal 16 Agustus 1999, sebab UU 31 Tahun 1999 tidak dilengkapi Aturan Peralihan, juga dengan merujuk asas umum dalam pasal 1 KUH Pidana, UU  Pidana hanya berjalan  ke depan dan tidak berlaku surut, maka UU No. 31 Tahun 1999 hanya dapat digunakan terhadap perbuatan korupsi yang terjadi setelah tanggal 16 Agustus 1999.

            Untuk mengatasi dilema demikian maka, aparat penegak hukum seyogianya merujuk pada Pasal 1 KUH Pidana, Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana menegaskan UU Pidana hanya berjalan ke depan dan tidak berlaku surut, perbuatan pidana diadili berdasarkan UU Pidana yang sudah ada sebelum perbuatan pidana itu terjadi, dan bukan berdasarkan UU Pidana yang  baru.

            Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka Pasal 1 ayat (1 dan 2) KUH Pidana berfungsi sebagai Aturan Peralihan. Bila terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah perbuatan pidana dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkannya ketentuan yang paling meringankan terdakwa. Dengan merujuk pada rumusan tersebut di atas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUH Pidana, maka berkaitan dengan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum berlakunya  UU  No. 31 Tahun 1999 diperoleh jalan keluar penyelesaiannya yang secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

1.      Berdasarkan rumusan tersebut di atas yaitu Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, maka aturan pidana yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menyidik, menuntut, dan mengadili Tindak Pidana korupsi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 adalah aturan pidana korupsi yang sudah ada saat kasus itu terjadi yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.      Undang-undang yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999  ternyata  lebih  berat baik dari segi normatif maupun  sanksinya dari UU No. 3 Tahun 1971.

3.      Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana di atas, Aturan Pidana Korupsi yang lebih menguntungkan bagi tersangka adalah UU No. 3 Tahun 1971 daripada UU  No. 31 Tahun 1999.

Kesimpulan sementara dari bahasan di atas adalah :

1.      Bahwa penyebutan dalam Pasal 44 UU  No. 31 Tahun 1999 bahwa UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi adalah dalam pengertian apabila UU No. 3 Tahun 1971 dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menangani perbuatan korupsi yang terjadi atau dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999, maka dengan landasan prinsip hukum dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, maka UU No.3 Tahun 1971 masih dapat dipergunakan  sebagai dasar hukum penindakannya.

2.      Dengan demikian langkah hukum bagi penegak hukum yang ditempuh adalah dapat mempergunakan UU No. 3 Tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi atau dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999.